Monthly Archives: June 2011

Globalisasi: Sebuah Arus Budaya Instan

Memasuki periode ilmu (dalam bahasa Kuntowijoyo), umat Islam dihadapkan dengan dinamika kehidupan yang serba cepat (speed). Dengan prestasi manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (terutama informasi), akselerasi perubahan dunia menjadi tidak terbayangkan seperti sebelumnya. Semua proyek besar dunia yang dikuasai oleh kapitalisme global, begitu mudah menuai keberhasilan. Melalui korporasi multinasional yang menjamah hampir seluruh pelosok bumi ini, nyaris tidak ada sisi kehidupan umat yang tidak terimbas olehnya.

Tanpa sadar, angan-angan umat tentang globalisasi sebagai konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi, menjadi sebuah keniscayaan. Globalisasi seperti sebuah gerak alamiah (sunatullah), yang diciptakan Tuhan, tanpa campur tangan manusia. Ini terjadi, karena globalisasi telah menyebabkan tata aturan (hukum) dunia seperti tidak berlaku lagi. Semua budaya boleh memasuki semua tempat di dunia ini dari segala penjuru arah, tanpa filter yang kuat dari umat. Tanpa peduli terhadap kesesuaiaan dan keserasian budaya asli (local). Selain itu, faktor individu manusia sebagai pencipta ilmu dan teknologi yang telah menyebabkan munculnya globalisasi, juga sangat menentukan akselerasi pertumbuhan globalisasi. Struktur kesadaran individu umat hampir tidak memiliki penolakan terhadap realitas yang terjadi di luar dirinya.

Persoalan yang terakhir ini, menurut Herbert Marcuse disebut sebagai “desublimasi represif”. [1] Semua tampilan yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari adalah merupakan pemakluman-pemakluman, sofistikasi moralitas brutal, atau estetisasi nilai-nilai etis. Umat telah kehilangan kekuatan untuk menolak segala sesuatu yang menimpa kehidupannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perluasan-perluasan budaya yang dilakukan kapitalisme menjadi identik dengan kehidupan umat sendiri, sehingga terjadi taklid membuta terhadap budaya kapitalisme itu. Setiap usaha yang dilakukan umat untuk membongkar (mendekonstruksi) budaya kapitalisme, justru mambantu mempermudah kapitalisme merekonstruksi diri. Kritik terhadap kapitalisme menjelma menjadi eksistensi kapitalisme itu sendiri.

Memandang kepasifan manusia modern yang nyaris tanpa perasaan ini, Erich Fromm berkata bahwa manusia (masyarakat) modern saat ini telah dimesinkan secara total, dicurahkan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi material, dan diarahkan oleh mesin-mesin (komputer).[2] Masyarakat dalam proses sosial semacam ini menjadi bagian dari produksi budaya yang dihasilkan oleh mesin-mesin yang diciptakannya sendiri. Manusia melahirkan sistem sosialnya sendiri, tetapi begitu tercipta, ia kehilangan kontrol terhadap sistem tersebut, bahkan berbatik terkontrol oleh sistem.

Dalam pandangan Peter L. Berger, manusia menciptakan masyarakat (beserta sistem sosialnya), dan berbalik masyarakat menciptakan individu.[3] Masyarakat global memaksa individu umat mengikuti keputusan-keputusan yang dibuat dalam kerangka memproduksi budaya global. Umat kehilangan kontrol, dan menjadi terkontrol oleh sistem produksi yang disesuaikan dengan pasar. Kondisi umat semakin terpuruk karena dipaksa berproduksi dan mengkonsumsi tanpa tahu untuk apa dan mengapa.

Dengan demikian, umat tidak bisa menyatakan diri sebagai manusia yang benar-benar bebas dalam arti sebenarnya. Ini disebabkan oleh globalisasi yang membuat jurang pemisah antara negara maju dan negara miskin, semakin lebar. Globalisasi juga mempertegas identitas individu dan sosial, sehingga mempengaruhi aksebilitas individu atau kelompok dalam masyarakat global. Walaupun bermunculan identitas lokal, namun keberadaan pusat tetap memegang kendali kekuasaan dalam segala bidang kekuasaan. Globalisasi tidak menghapuskan hierarki, namun sebaliknya mengemas diri menjadi ketergantungan baru dengan standarisasi yang ditentukan aktor-aktor di pusat kekuasaan. Oleh karena itu, tidak lain globalisasi adalah sofistikasi imeprialisme dalam skala dunia. Semua lini kehidupan dipenuhi dengan dominasi, hegemoni, dan belenggu struktur kekuasaan kapitalisme.

Di tengah realitas yang “menggila” dan tak bermakna ini, produksi-produksi budaya lokal umat yang masih berjalan dengan setitik kesadaran etis, hanya seperti debu-debu jalanan yang beterbangan kesana-kemari tanpa pernah dapat sebuah pengakuan. Alih-alih mendapatkan ruang yang menunjukkan sebuah eksistensial, sebaliknya siap dimanfaatkan sebagai salah satu pendukung budaya kapitalisme dengan kemasan yang melenakan dan mempesona umat.

Perubahan dunia melejit dengan akselerasi tinggi. Orang hanya membutuhkan waktu beberapa detik untuk memperoleh informasi dari belahan dunia lain. Icon “klik” dalam istilah internet adalah kebanggaan dunia informasi.

Revolusi teknologi informasi membuat orang tidak perlu melakukan perjalanan jarak-jauh untuk mengetahui isi dunia. Hanya dengan duduk dan “klik”, kita sudah berwisata ke belahan dunia lain. Dunia tidak ubahnya sebuah “desa global” yang di dalamnya dihuni oleh manusia yang berinteraksi dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Jarak-tempuh digantikan dengan selang-waktu. Perjalanan ke negara lain dengan transportasi yang menyita waktu, dapat di lakukan dengan teknologi informasi beberapa detik. Jarak-tempuh antar belahan dunia yang dipisahkan oleh luasnya Samudera, bukan menjadi masalah besar bagi manusia.

Catatan Kecil
[1] Herbert Marcuse, 1964, One Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advenced Industrial Society, London, Routlege & Kegan Paul, hlm 3.
[2] Erich Fromm, 1996, Revolusi Harapan: Menuju Masyarakat Teknologi Yang Manusiawi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 1.
[3] Peter L. Berger, 1991, Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial, alih bahasa: Hartono, Jakarta, LP3ES, hlm. 4.


Pendidikan Transformatif

MENGAPA peduli pada pendidikan? Banyak orang menyebut bahwa antara pendidikan dan perubahan sosial adalah dua hal yang saling terkait dan mempengaruhi. Suatu perubahan kiranya sulit akan terjadi tanpa diawali pendidikan, begitu pula pendidikan yang transformatif tak akan pula terwujud bila tidak didahului dengan perubahan, utamanya, paradigma yang mendasarinya. Bahkan, ada pula yang berpendapat bahwa menyebut perubahan sosial dan pendidikan yang transformatif ibarat menyebut sesuatu dalam satu tarikan nafas: pendidikan taranformatif adalah perubahan sosial dan perubahan sosial adalah pendidikan transformatif. Sungguhkah?

Perubahan sosial tentu membutuhkan aktor-aktor yang mempunyai pengetahuan, kemampuan, komitmen, serta kesadaran akan diri dan posisi strukturalnya. Untuk itu perlu tersedianya suatu media dimana ide-ide, nilai-nilai maupun ideologi, yang tentunya kontra ideologi hegemonik, ditransmisikan kepada para pelaku perubahan sosial.

Paulo Freire, pemikir dan aktivis Pendidikan Kritis, mempunyai pendapati cemerlang perihal pendidikan dan kaitannya dengan perubahan sosial1. Dalam bentuknya yang paling ideal, menurut Freire, pendidikan membangkitkan kesadaran (conscientizacao) diri manusia sebagai subjek. Dengan kesadaran sebagai subjek tersebut manusia dapat memerankan liberative action. Kesadaran ini secara komunal akhirnya membentuk kesadaran sosial. Dengan kesadaran sosial yang dibangun diatas basis relasi intersubjektif rakyat dapat memainkan peranan dalam rekonstruksi tatanan sosial baru yang lebih demokratis. Tatanan sosial yang demokratis ini menurutnya kondusif bagi humanisme dan pembebasan.

Beranjak dari pentingnya pendidikan diatas, tulisan ini disajikan dengan semangat untuk melakukan kritisasi terhadap dunia pendidikan, utamanya di Indonesia.

Potret Buram Pendidikan Indonesia
Alkisah, ada sekelompok siswa sebuah SMU di kota saya nongkrong di terminal bis, bolos sekolah. Tanpa beban mereka asyik bincang sembari menikmati riuh ramai kendaraan, penumpang, ataupun teriakan para kenek. Dari wajah mereka hampir tak tergurat raut penyesalan karena meninggalkan pelajaran, melanggar titah orang tua. Sepintas, masyarakat termasuk juga kita, mungkin akan berkata, “Dasar pemalas, tidak tahu menghargai jerih payah orangtua!”. Suatu hal yang lumrah tapi belum tentu benar.

Pernahkah Anda merasa betapa sekolah demikian membosankan atau bahkan menakutkan? Suatu ketika, di hari senin pada jam pertama, jantung Toni berdebar kencang. Ini disebabkan PR bahasa-nya yang belum juga selesai meski sudah tiga hari dikerjakan. Sejenak terbayang betapa akan malunya Ia terkena marah bapak guru di depan kelas. Sebenarnya, sejak minggu lalu Toni ingin bertanya tentang soal yang satu itu. Namun Ia takut, teman-teman sekelasnya akan menertawakan ketidaktahuannya. Akhirnya setiap ada pelajaran bahasa, ruangan kelas seolah menjadi tempat yang paling tidak aman baginya. Bahkan menjelma menjadi penjara.

Ilustrasi diatas bukan sebatas rekaan belaka. Diantara kita banyak yang pernah mengalami masalah semacam itu. Sekolah yang kita bayangkan sebagai ‘kabin’ belajar, bermain, berteman, mengembangkan potensi dst., malah menjadi sumber kesusahan dan kegelisahan. Ditambah lagi guru yang otoriter, metode pengajaran yang monoton dan membelenggu, tidak up to date, begini dilarang, begitu dilarang, dsb., kian membuat peserta didik tidak bebas mengembangkan potensi, dan akhirnya hanya menjadi pengikut semua ujar guru yang kurang kreatif sekaligus miskin daya kritis.

Kalau dilihat lebih cermat, pendidikan yang membelenggu itu merupakan tipikal sistem pendidikan negara jajahan. Sejak zaman kolonial Belanda, upaya-upaya yang mencegah tumbuhnya kecerdasan untuk berpikir bebas, daya kritis terhadap realitas, yang berujung pada kesadaran terhadap posisi diri di struktur sosial, memang di-setting secara sistematis. Tujuannya jelas yakni, menjaga agar masyarakat di Hindia Belanda tetap bodoh, tidak ‘sadar diri’ sehingga kekuasaan kolonial tidak terancam.

Sistem pendidikan dengan sendirinya menjadi instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Pendidikan hanya semata-mata memasukkan peserta didik kedalam sistem yang sudah ada: mencetak dokter, akuntan, teknisi, ahli hukum dst., yang loyal terhadap penguasa. Nilai-nilai, ide-ide, preferensi, yang ditransmisikan melalui institusi pendidikan dengan sendirinya ditujukan untuk membentuk kesadaran yang menafsirkan penindasan terhadapnya sebagai hal yang wajar, serta benar baik secara ideologis maupun kultural.

Sayangnya, model pendidikan seperti ini tetap berlangsung hingga sekarang. Dalam konteks kekinian dimana penjajahan tidak lagi menemui bentuknya yang paling primitif, pendidikan di Indonesia dan negara-negara dunia ketiga pada umumnya belum beranjak berubah.
Dewasa ini, tatkala Barat kembali hadir dengan kekuatan ekonominya, sistem pendidikan dengan sendirinya mengabdi pada kepentingan modal. Meski dibalut modernitas zaman yang kemilau dengan sains mutakhir hingga teknologi canggih, karakter pendidikan tetap stagnan. Visi dan misi pendidikan yang tercermin dalam kurikulum orientasinya cuma satu: bagaimana mencetak lulusan yang akseptabel terhadap pasar, baik skill maupun kesamaaan kerangka berpikir. Pendek kata, di era Kapitalisme berkuasa ini, nasib pendidikan tak jauh-jauh amat dari sebelumnya: membangun konformitas kesadaran peserta didik terhadap struktur yang sedang berlaku.

Tiga Paradigma Pendidikan
Secara konseptual, ada tiga paradigma3 pendidikan yang dapat memberi peta pemahaman mengenai paradigma apa yang menjadi pijakan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang berdampak sangat serius terhadap perubahan sosial.

Pertama, paradigma konservatif. Paradigma ini berangkat dari asumsi bahwa ketidaksederajatan masyarakat merupakan suatu keharusan alami, mustahil bisa dihindari serta sudah merupakan ketentuan sejarah atau takdir Tuhan. Perubahan sosial bagi mereka bukanlah suatu yang harus diperjuangkan, karena perubahan hanya akan membuat manusia lebih sengsara saja. Pada dasarnya masyarakat tidak bisa merencanakan perubahan atau mempengarhui perubahan sosial, hanya Tuhan lah yang merencanakan keadaan masyarakat dan hanya dia yang tahu makna dibalik itu semua.

Dengan pandangan seperti itu, kaum konservatif tidak menganggap rakyat memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk merubah kondisi mereka. Mereka yang menderita, yakni orang orang miskin, buta huruf, kaum tertindas dan mereka yang dipenjara, menjadi demikian karena salah mereka sendiri. Karena toh banyak orang yang bisa bekerja keras dan berhasil meraih sesuatu. Banyak orang bersekolah dan belajar untuk berperilaku baik dan oleh karenanya tidak dipenjara. Kaum miskin haruslah sabar dan belajar untuk menunggu sampai giliran mereka datang, karena akhirnya semua orang akan mencapai kebebasan dan kebahagiaan kelak. Paham konservatif hanya melihat pentingnya harmoni serta menghindarkan konflik dan kontradiksi.

Sebagian besar penyelenggaraan sekolah yang dikelola oleh kaum tradisionalis berangkat dari paradigma konservatif ini. Penyelenggaraan sekolah atau madrasah dalam perspektif dan paradigma konservatif memang terisolasi dari persoalan persoalan kelas maupun gender ataupun persoalan ketidak adilan di masyarakat. Kurikulum sekolah secara jelas bagi kaum konservatif juga tidak ada kaitannya dengan sistem dan struktur sosial diluar sekolah, seperti sistem kapitalisme yang tidak adil

Kedua paradigma pendidikan Liberal. Kaum Liberal, mengakui bahwa memang ada masalah di masyarakat. Namun bagi mereka pendidikan sama sekali steril dari persoalan politik dan ekonomi masyarakat. Tugas pendidikan cuma menyiapkan murid untuk masuk dalam sistem yang ada. Sistem diibaratkan sebuah tubuh manusia yang senantiasa berjalan harmonis dan penuh keteraturan (functionalism structural). Kalaupun terjadi distorsi maka yang perlu diperbaiki adalah individu yang menjadi bagian dari sistem dan bukan sistem.
Pendidikan dalam perspektif liberal menjadi sarana untuk mensosialisasikan dan mereproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar stabil dan berfungsi secara baik dimasyarakat. Oleh karena itu masalah perbaikan dalam dunia pendidikan bagi mereka sebatas usaha reformasi ‘kosmetik’ seperti perlunya: membangun gedung baru, memoderenkan sekolah; komputerisasi; menyehatkan rasio murid-guru, metode pengajaran yang effisien seperti dynamics group, learning by doing, experimental learning dan sebagainya. Hal-hal tersebut terisolasi dengan struktur kelas dan gender dalam masyarakat.

Akar dari pendidikan semacam ini dapat ditelusuri dari pijakan filosofisnya yakni, paham liberalisme, suatu pandangan yang menekankan pengembangan kemampuan, melindungi hak, dan kebebasan (freedoms), demi menjaga stabilitas jangka panjang.

Yang terakhir adalah paradigma pendidikan kritis. Pendidikan bagi paradigma kritis merupakan arena perjuangan politik. Jika bagi kaum konservatif pendidikan bertujuan untuk menjaga status quo, sementara bagi kaum liberal ditujukan untuk perubahan moderat dan acapkali juga pro status quo, maka bagi penganut paradigma kritis menghendaki perubahan struktur secara fundamental dalam tatanan politik ekonomi masyarakat dimana pendidikan berada. Dalam perspektif ini, pendidikan harus mampu membuka wawasan dan cakrawala berpikir baik pendidik maupun peserta didik, menciptakan ruang bagi peserta didik untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis diri dan struktur dunianya dalam rangka transformasi sosial.

Perspektif ini tentu mempunyai beberapa syarat. Baik guru maupun peserta didik mesti berada dalam posisi yang egaliter dan tidak saling mensubordinasi. Masing-masing pihak, mesti berangkat dari pemahaman bahwa masing-masing mempunyai pengalaman dan pengetahuan. Sehingga yang perlu dilakukan adalah dialog, saling menawarkan apa yang mereka mengerti dan bukan menghafal, menumpuk pengetahuan namun terasing dari realitas sosial (banking system).

Tiga paradigma diatas masing-masing membawa dampak berupa karakter kesadaran manusia yang oleh Freire digolongkan menjadi tiga yakni ;
Pertama kesadaran magis, yakni suatu kesadaran masyarakat yang tidak mampu mengetahui kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Misalnya saja masyarakat miskin yang tidak mampu melihat kaitan kemiskinan mereka dengan sistim politik dan kebudayaan. Kesadaran magis lebih melihat faktor diluar manusia (natural maupun supra natural) sebagai penyebab dan ketakberdayaan. Dalam dunia pendidikan, jika proses belajar mengajar tidak mampu melakukan analisis terhadap suatu masalah maka proses belajar mengajar tersebut dalam perspektif Freirean disebut sebagai pendidikan fatalistik. Proses pendidikan lebih merupakan proses menirukan, dimana murid mengikuti secara buta perkataan dan pendangan guru. Proses pendidikan model ini tidak memberikan kemampuan analisis, kaitan antara sistim dan struktur terhadap satu permasalahan masyarakat. Murid secara dogmatik menerima ‘kebenaran’ dari guru, tanpa ada mekanisme untuk memahami ‘makna’ ideologi dari setiap konsepsi atas kehidupan masyarakat. Paradigma tradisional yang menggunakan paham pendidikan dan sekolah konservatif dapat dikatagorikan dalam kesadaran magis ini.

Kesadaran kedua adalah kesadaran naif. Keadaan yang di katagorikan dalam kesadaran ini adalah lebih melihat ‘aspek manusia’ menjadi akar penyebab masalah masyarakat. Dalam kesadaran ini ‘masalah etika, kreativitas, ‘need for achievement’ dianggap sebagai penentu perubahan sosial. Jadi dalam menganalisis mengapa suatu masyarakat miskin, bagi mereka disebabkan karena ‘salah’ masyarakat sendiri, yakni mereka malas, tidak memiliki kewiraswataan, atau tidak memiliki budaya ‘membangunan’, dan seterusnya. Oleh karena itu ‘man power development’ adalah sesuatu yang diharapkan akan menjadi pemicu perubahan. Pendidikan dalam konteks ini juga tidak mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada adalah sudah baik dan benar, merupakan faktor ‘given’; dan oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan. Tugas sekolah adalah bagaimana membuat dan mengarahkan agar murid bisa masuk beradaptasi dengan sistem yang sudah benar tersebut. Paradigma umat modernis yang menggunakan paham pendidikan liberal dapat dikatagorikan kedalam kesadaran naif ini.

Kesadaran ketiga disebut sebagai kesadaran Kritis. Kesadaran ini lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural menghindari ‘blaming the victims” dan lebih menganalisis untuk secara kritis menyadari struktur dan sistim sosial, politik, ekonomi dan budaya dan akibatnya pada keadaaan masyarakat. Paradigma kritis dalam pendidikan, melatih murid untuk mampu mengidentifikasi ‘ketidakadilan’ dalam sistim dan struktur yang ada, kemudian mampu melakukan analisis bagaimana sistim dan struktur itu bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya. Tugas pendidikan dalam paradigma kritis adalah menciptakan ruang dan keselamatan agar peserta pendidikan terlibat dalam suatu proses penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik. Paradigma umat Islam transformatif yang menggunakan model pendidikan kritis dapat dikategorikan kedalam kesadaran kritis.